Ed

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI BLOGSPOT SAYA INI ..................3DdY

Minggu, 15 September 2013

KEUANGAN................2014...........



1.     TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara perencanaan anggaran dalam satu tahun, serta pencairannya agar dapat menjamin kelancaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan – kegiatan di lingkungan Kelurahan Pekapuran Laut.

2.     RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur perencanaan anggaran biaya, meliputi penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan proses pencairan anggaran biaya.

3.     REFERENSI
3.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.2. Peraturan Walikota  Nomor  Tahun 20.. tentang ................

4.     DEFINISI
4.1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja.
4.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran.
4.3.   Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

5.     KETENTUAN UMUM
5.1.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

6.     URAIAN PROSEDUR
6.1.       Perencanaan Anggaran 
6.1.1.    Bagian  Pemerintahan Kota atau Kecamatan menyampaikan informasi     Pagu      anggaran untuk kelurahan dan petunjuk teknis pelaksanaan. 
6.1.2.   Petugas penatausahaan keuangan kelurahan membuat dokumen RKA  berdasarkan data anggaran sebelumnya dan rencana program kegiatan tahun yang akan datang. 
6.1.3. Dokumen RKA kemudian disampaikan ke Lurah untuk dilakukan verifikasi dan pengkajian. 
6.1.4. Setelah disetujui dan ditandatangi oleh Lurah, dokumen RKA disampaikan ke Bagian Pemerintahan Kota atau Kecamatan. 
6.1.5. Proses pengesahan RKA menjadi DPA dikelola oleh Bagian  Pemerintahan Kota atau Kecamatan sampai dengan DPA disyahkan oleh Sekda Selaku Pengguna anggaran Kota
6.1.6.  Kemudian Kelurahan Pekapuran Laut menerima DPA dari Bagian  Pemerintahan Kota atau Kecamatan sebagai dasar rencana anggaran dan kegiatan kelurahan.

6.2.       Pencairan Anggaran UP 
6.2.1.     Untuk pencairan dana UP (uang Muka), Kelurahan Pekapuran Laut mengajukan      NPD (Nota Pencairan Dana) ke Bagian Pemerintahan  Kota atau kecamatan. 
6.2.2. Bagian  Pemerintahan Kota atau Kecamatan melakukan verifikasi dan mengeluarkan pemberian panjar ke Kelurahan Pekapuran Laut. 
6.2.3.  Setelah Dana UP dipakai untuk kegiatan, maka Petugas penatausahaan keuangan kelurahan membuat surat pertanggungjawaban / SPJ. 
6.2.4.   SPJ yang telah disetujui oleh Lurah yang dilampiri kuitansi dan nota disampaikan ke  Bagian  Pemerintahan Kota atau Kecamatan.

6.3.       Pencairan Anggaran LS 
6.3.1. Untuk pencairan dana LS, Kelurahan Pekapuran Laut melakukan kegiatan terlebih dahulu kemudian bukti kegiatan diajukan dalam pertanggungjawaban. 
6.3.2.  Kelurahan Pekapuran Laut melakukan kegiatan pembelian barang /jasa. 
6.3.3.   Untuk pembelian barang dilengkapi dengan Surat pesanan, kesanggupan kerja