Ed

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI BLOGSPOT SAYA INI ..................3DdY

Kamis, 13 Maret 2014

PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2013

MENGADAKAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.


 
KEGIATAN DI BUKA OLEH ASISTEN PEMERINTAHAN DRS. H. HAMLI KURSANI, M.SI BERTEMPAT DI AULA BAPPEDA KOTA BANJARMASIN, KAMIS (13/03) PAGI.
            DRS. H. HAMLI KURSANI,M.SI.   
DALAM SAMBUTANNYA MENYAMPAIKAN BAHWA BANTUAN KEUANGAN  PARTAI POLITIK DIGUNAKAN  SEBAGAI DANA PENUNJANG KEGIATAN  PENDIDIKAN POLITIK DAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PARTAI POLITIK.
           SELANJUTNYA DISAMPAIKAN PULA, PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN, UNTUK DAPAT MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN SECARA BAIK, DENGAN MEMBUAT PEMBUKUAN KEUANGAN, BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TERSEBUT.
PARTAI POLITIK WAJIB  MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  (SPJ) PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR, UNTUK KEMUDIAN  AKAN DIAUDIT OLEH BPK-RI.