Ed

TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI BLOGSPOT SAYA INI ..................3DdY

Sabtu, 30 Agustus 2014

BAB I


BAB I PENDAHULUAN


A.   Latar Belakang
Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prakondisi ini ditandai berupa kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil.
Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah lemahnya kemampuan dalam menuangkan visi dan misi baik yang ditetapkan oleh negara, pemerintahan pusat dan pemerintah daerah ke dalam kebijakan dan rencana strategis. Selain itu lemahnya kapasitas dalam mengimplementasikan kebijakan dan rencana strategis itu sendiri.
Dalam sistem manajemen kepegawaian, pelaksana kegiatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan kebijakan dan rencana startegis instansi adalah pejabat struktural eselon IV. Peranan pejabat eselon IV ini sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan  dan memimpin bawahan serta mitra kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien.
Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan,  kemampuan mempengaruhi, memobilisasi bawahan dan mitra kerja. Dengan kata lain, pejabat eselon IV harus memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Perencanaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kedua Pasal 35 ayat 6 menyebutkan Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan struktural Eselon IV B.
Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin yang dijabarkan dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 283 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin yang dirinci menjadi 10 uraian tugas sekretaris kelurahan yaitu :
1.      Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2.      Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
3.      Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4.      Menghimpun dan mengolah data administrasi Kelurahan;
5.      Menyusun program dan mengatur untuk terlaksananya tugas-tugas administrasi Kelurahan;
6.      Melaksanakan kegiatan administrasi berupa urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
7.      Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
8.      Memberikan pelayanan teknis administrasi dan administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan;
9.      Membuat laporan sebagai bahan masukan bagi atasan;
10.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.
Dari 10 uraian tugas sekretaris kelurahan, terdapat beberapa tugas yang hingga sekarang dirasakan belum bisa dilaksanakan secara optimal.
B.   Tujuan
1.    Tujuan Jangka Pendek adalah untuk menyusun rencana SKP bersama perangkat Kelurahan Pekapuran Laut dan uji coba penerapannya selama 3 bulan
2.    Tujuan Jangka Menengah adalah tersusunnya Satuan Kinerja Perorangan Sekretaris dan Perangkat Kelurahan Pekapuran Laut sebagai alat ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap 6 bulan 
3.    Tujuan Jangka Panjang adalah terlaksananya dan dapat dievaluasinya tugas  pokok dan fungsi Sekretaris Kelurahan Pekapuran Laut etiap tahun
C.    MANFAAT
Rencana aksi  ini secara umum diharapkan memberikan manfaat dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretaris dalam pelaksanaan peran Kelurahan Pekapuran Laut.
Secara khusus rencana aksi ini memiliki kegunaan sebagai :
1.      Bahan pemikiran untuk melakukan perubahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kelurahan di Kota Banjarmasin
2.      Bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris di Kelurahan Pekapuran Laut
3.      Bahan kepustakaan dalam mengkaji tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kelurahan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan lainnya.


D.   Ruang Lingkup
1.    Meningkatkan Kinerja berdasarkan asal kata terdiri dari meningkatkan dan kinerja.
a.    Meningkatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mengandung arti  menaikkan (derajat, taraf, dan sebabaginya); mempertinggi; memperhebat (produksi dan sebagainya);  mengangkat diri
b.    Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1 sesuatu yang dicapai; 2 prestasi yang diperlihatkan; 3 kemampuan kerja (tentang peralatan).
Dengan demikian, berdasar artinya maka pengertian meningkatkan kinerja dalam makalah ini adalah menaikan derajat kemampuan dan prestasi dalam bekerja.
2.    Sekretaris menurut Kamus Bahasa Indonesia Online berarti orang (pegawai, anggota pengurus) yg diserahi pekerjaan tulis-menulis, atau surat-menyurat. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Perangkat Daerah disebut sekretaris adalah jabatan struktural yang berada di eselon IV B.
3.    Kelurahan Pekapuran Laut adalah salah satu wilayah kerja dibawah pembinaan Camat Banjarmasin Tengah di Kota Banjarmasin
4.    Tugas Pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah sasaran utama yg dibebankan kpd organisasi untuk dicapai. Terkait dengan jabatan sekretaris maka tugas pokok sekretaris sebagaimana diatur dalam peraturan hukum terendah yakni Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Banjarmasin yakni melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

5.    Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online berarti  jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Banjarmasin, fungsi sekretaris adalah
a.      pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
b.      pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c.      pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d.      pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

E.   Area Perubahan
Dari metoda APKL maupun USG diketahui bahwa area organisasi yang bermasalah adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan. Berdasar hal tersebut maka yang men jadi area perubahan adalah PENINGKATAN  FUNGSI  SEKRETARIS KELURAHAN DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS POKOK SEKERTARIS  KELURAHAN PEKAPURAN LAUT.
F.     KRITERIA KEBERHASILAN
Untuk pengukuran keberhasilan dalam pelaksanaan area perubahan dipergunakan table sebagai berikut :
1.    Tujuan
Tujuan pembuatan Rencana Kerja Perubahan Area Optimalisasi Peran Sekretaris Kelurahan Melalui Pembuatan Saruan Kinerja Perorangan Perangkat Kelurahan Pekapuran Laut adalah sesuai dengan proses pengambilan masalah terpilih pada kegiatan Taking Ownership I yaitu mengoptimalkan pemberian pelayan an teknis dan administratif kepada selu ruh perangkat Kelurahan


2.    Sasaran
Sasaran area perubahan adalah dengan Pembuatan Satuan Kinerja Perorangan bagi perangkat Kelurahan Pekapuran Laut.
3.    Indikator Keberhasilan
a.  Tersusunnya rencana SKP dengan target 5 SKP untuk 5 perangkat Kelurahan
1)      Kinerja sekarang sebanyak 3 SKP untuk 3 perangkat Kelurahan
2)      Kinerja yang akan dating sebanyak 2 SKP untuk 2 prangkat Kelurahan
b.  Disepakatinya rencana SKP
1)    Kinerja sekarang sebanyak 3 SKP untuk 3 perangkat Kelurahan
2)    Kinerja yang akan dating sebanyak 2 SKP untuk 2 prangkat Kelurahan
c.  Disetujuinya Rencana SKP
1)    Kinerja sekarang sebanyak 3 SKP untuk 3 perangkat Kelurahan
2)    Kinerja yang akan dating sebanyak 2 SKP untuk 2 prangkat Kelurahan
d.  Dibuatnya SKP dengan legal aspek Lurah Pekapuran Laut sebanyak 5 (lima) buah SKP untuk 5 (limaP perangkat Kelurahan.



LAORAN TAKING OWNERSHIP

KESEPAKATAN AREA PERUBAHAN
PESERTA DIKLATPIM IV ANGKATAN I BANDIKLATDA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



1.      Deskripsi Singkat Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Dalam sistem manajemen kepegawaian, pelaksana kegiatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan kebijakan dan rencana startegis instansi adalah pejabat struktural eselon IV. Peranan pejabat eselon IV ini sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan  dan memimpin bawahan serta mitra kerja lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien.
Tugas ini menuntut pejabat eselon IV untuk memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan,  kemampuan mempengaruhi, memobilisasi bawahan dan mitra kerja. Dengan kata lain, pejabat eselon IV harus memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Perencanaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kedua Pasal 35 ayat 6 menyebutkan Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan struktural Eselon IV B.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 24 huruf b dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Permendagri ini merupakan acuan tentang pelaksanaan administrasi di tingkat Kelurahan.
Berdasarkan Permendagri nomor 34 tahun 2004 pada Bab I Pasal 1 ayat 5 disebutkan Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
Penjabaran dari Permendagri nomor 34 tahun 2004 adalah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjarmasin Bagian Ketiga Pasal 5 menyebutkan Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan. Pasal 6 menyebutkan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.          pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
b.         pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c.          pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d.         pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.
Ketentuan tersebut terdapat pula dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 283 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Kelurahan Kota Banjarmasin yang dirinci menjadi 10 uraian tugas sekretaris kelurahan yaitu :
a.          Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
b.         Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
c.          Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d.         Menghimpun dan mengolah data administrasi Kelurahan;
e.          Menyusun program dan mengatur untuk terlaksananya tugas-tugas administrasi Kelurahan;
f.          Melaksanakan kegiatan administrasi berupa urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
g.         Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
h.         Memberikan pelayanan teknis administrasi;
i.           Membuat laporan sebagai bahan masukan bagi atasan;
j.           Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugas.

2.         Area Organisasi yang bermasalah
Penjabaran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 tahun 2008 pasal 6 ke dalam uraian tugas sekretaris kelurahan menjadi sangat penting karena akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris di Kelurahan. Tanpa adnya uraian tugas yang mengacu pada Peraturan Walikota tersebut, akan berdampak pada proses pelayanan publik. Area organisasi yang bermasalah dan mempengaruhi proses pelayanan publik adalah :
a.       Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan tidak mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin
b.      Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan
c.       Lemahnya tingkat koordinasi antar perangkat kelurahan.
Dari area organisasi yang bermasalah tersebut, dapat dilihat area bermasalah yang dominan dengan metoda APKL adalah sebagai berikut :



NO
MASALAH
A
P
K
L
TOTAL
NILAI
1.




2.
3.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan tidak mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin
Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan
Lemahnya tingkat koordinasi antar perangkat kelurahan
5




5


5
2




5


5
3




5


3
3




5


4
13




20


17
Berdasar metoda APKL diketahui bahwa belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan menjadi masalah yang aktual terjadi pada saat sekarang, memiliki nilai problematik yang tinggi bila tidak segera diselesaikan, masalah memenuhi nilai kekhalayakan yang tinggi sebab terdapat hampir di semua kelurahan dan layak untuk diangkat menjadi area perubahan.
Masalah tersebut bila dilihat dari metoda USG adalah sebagai berikut :
NO
MASALAH
U
S
G
TOTAL
NILAI
1.


2.


3.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan tidak mengacu pada visi dan misi yang sama
Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan
Lemahnya tingkat koordinasi antar perangkat kelurahan
3



5


5
3



5


5
3



5


3
9



15


13
Berdasarkan metoda USG diketahui bahwa belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan merupakan masalah yang tingkat urgensinya sangat tinggi sebab bila tidak diselesaikan akan berpengaruhi terhadap jalannya sistem di kelurahan, merupakan masalah serius yang cukup tinggi sebab administrasi di kelurahan berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan apabila tidak diatasi akan berkembang pada permasalahan-permasalahan yang lainnya.


3.      Area Organisasi yang menjadi Area Perubahan
Dari metoda APKL maupun USG diketahui bahwa area organisasi yang bermasalah adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretaris kelurahan.
Berdasar hal tersebut maka yang men jadi area perubahan adalah PENINGKATAN  FUNGSI  SEKRETARIS KELURAHAN DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS POKOK SEKERTARIS  KELURAHAN PEKAPURAN LAUT.


Peserta Diklat



………………….
NIP……………..

Banjarmasin,    Mei 2014
Atasan Langsung,



………………….
NIP……………..